Kemiskinan & komoditi politik kesejahteraan merupakan hal yang menentukan akan keberhasilan pembangunan di suatu daerah. jawa barat yang mempunyai potensi yang sangat luar biasa ini seharusnya bisa memanfaatkan dengan baik. Lkeberhasilan mengelola sumber daya alam tentu tidak akan lepas dari peran sang penentu kebijakan di tingkat provinsi tentunya. Tidak lama lagi jawa barat akan melakukan pesta demokrasi yang akan memilih pemimpinnya. yang tentu sangat penentukan masa depan masyarakat jawa barat tentunya. Ada banyak pekerjaan rumah yang harus di selesaikan oleh calon pemimpin Jawa barat kedepan siapapun itu. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini tentang aspek-aspek pembangunan yang masih tertinggal kalau kita lihat . catatan terkait dengan pembangunan jawa barat : aspek kemiskinan jumlah penduduk jawa barat pada tahun 2005 mencapai 39,96 juta jiwa. Dengan penduduk yang sebesar ini tentu menjadi beban tersendiri bagi pemimpin jabar untuk mengelola masyarakatnya. Permasalahan kemiskinan menajdi permasalahan utama di jawa barat. Menurut data dari BKKBN menunjukan peningkatan jumlah peduduk miskin dari tahun ketahun mulai dari 2003 sampai tahun 2007 . |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | | Penduduk Miskin (%) | 27.81 | 27.18 | 28.29 | 29.05 | 30.79 | | Penduduk Miskin ( KK ) | 2,664,478 | 2,671,593 | 2,861,424 | 3,018,574 | 3,310,269 | | Sumber BKKBN Provinsi Jawa Barat | Apakah kemudian yang menjadi pertanyaannya,apakah potret kemiskinan di daerah jawa barat ini menjadi sebuah proyek yang sistemik dan teroganisir untuk kemudian melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu. Karena kini isu kemiskinan dan perbaikan perekonomian menjadi komoditas politik yang cukup laris di setiap momentum pilkada. Seperti halnya apa yang telah di sampaikan dalam survey yang di lakukan oleh LSI ( Lembaga Survei Indonesia ) menunjukan isu perbaikan ekonomi menjadi urutan pertama dalam urutan isu terhangat dalam PILKADA hampir di setiap daerah. Kemiskinan yang teroraganisir ini mesti kita lawan dan kita runtuhkan agar kemudian rakyat benar-benar merasakan kesejahteraan bukan sekadar iming-iming pemimpin daerah yang rakus yang ingin melanggengkan kekuasaanya. |
